Juknis BOS Reguler Tahun 2019

Dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2019. 

Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban BOS Reguler tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Sedangkan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekolah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Tujuan Umum BOS Reguler

1.Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah.

2.Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

3.Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

Tujuan Khusus BOS Reguler

1. BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

3. BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk:

a. Meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau

b. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB baik yang diselenggarakan masyarakat maupun yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

1.BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;

2.Penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;

3.Pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;

4.Pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

a. Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan; 

b. Melakukan evaluasi tiap tahun; dan 

c. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan: 

1) RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun; 

2) RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah; 

3) RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

a. SD sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;

b. SMP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;

c. SMA sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun;

d. SMK sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun; dan

e. SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

per 1 (satu) peserta didik setiap 1 (satu) tahun.

Juknis BOS Reguler Tahun 2019 (beserta Lampiran I dan II)  download disini

Tweet