Didominasi Kampus Muhammadiyah, Keputusan Kemendikbud Picu Kegaduhan

Kemendikbud telah pengumuman perguruan tinggi yang bekerjasama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah (LPPKS) tahap ketiga.

Namun, kali ini memicu polemik lantaran hampir seluruh kampus yang ditetapkan berafiliasi dengan Muhammadiyah.

Dari dokumen yang beredar ada 14 kampus yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud. Dari seluruh kampus itu, 12 diantaranya adalah Universitas Muhammadiyah dari sejumlah daerah. Kemudian dua lainnya adalah Universitas Prof Dr HAMKA Jakarta dan Universitas Pamulang.

Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) menyampaikan rasa keberatan atas penetapan tersebut. ’’Tiba-tiba beredar surat tersebut,’’ kata Ketua LP MA’arif NU Z. Arifin Junaidi saat dikonfirmasi (16/5).

Dia tidak menampik bahwa di lapangan terjadi kegaduhan atas keputusan penetapan kampus-kampus itu. Pemicunya adalah kenapa hampir semua kampus yang dipilih adalah kampus milik Muhammadiyah. Setelah mengetahui langsung keberadaan surat tersebut, Arifin mengatakan langsung berkoordinasi dengan Kemendikbud.

’’Saya menyampaikan apresiasi ke Mendikbud atas respons cepatnya,’’ katanya. Dia berharap Kemendikbud juga mengokomodasi kampus-kampus lainnya. Khususnya kampus yang berada di luar Muhammadiyah. Dengan adanya keterlibatan kampus lainnya, Arifin berharpa bisa meredam kegaduhan di masyarakat.

Menurutnya saat ini sudah ada sejumlah kampus di bawah LP Ma’arif NU yang mendaftar untuk mengikuti program tersebut. Untuk sementara yang sudah siap mendaftar adalah Unisma Malang, Unipdu Jombang, Unwahas Semarang, UNU Kebumen, dan UIM Makassar. ’’Yang lain menyusul,’’ tuturnya.

Rencananya tanggal 20 Mei kampus-kampus tersebut akan diundang Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud ke Jakarta.

Saat dikonfirmasi terkait alasan penetapan kampus yang didominasi perguruan tinggi Muhammadiyah itu, Dirjen GTK Kemendikbud Supriano tidak bisa memberikan jawaban. Dia menjanjikan keterangan tertulis.

Sumber : https://www.jpnn.com

Tweet