Menunggu Rancangan PP Manajemen ASN Terbaru

Jutaan honorer yang saat ini masih menanti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Manajamen ASN harus mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PPPK 2024.

PP Manajemen ASN sebagai turunan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN digadang-gadang akan mengatur segala hal teknis pengangkatan honorer jadi PPPK.

Termasuk, kriteria honorer apa saja yang akan diangkat jadi PPPK Penuh Waktu dan siapa saja yang hanya mendapat tiket PPPK Part Time.

PP Manajemen ASN yang ditunggu jutaan honorer belum terbit. Pemerintah sudah mengumumkan akan membuka rekrutmen CPNS 2024 dan PPPK 2024 dengan total formasi mencapai 2.302.543.

Khusus seleksi PPPK 2024 tersedia 1.605.694 formasi, yang merupakan gabungan jatah formasi PPPK instansi pusat dan daerah.

Saat mengumumkan bahwa pemerintah membuka rekrutmen CASN 2024 pada Jumat (5/1) pekan lalu, Presiden Jokowi dan MenPAN-RB Azwar Anas sama sekali tidak menyinggung mengenai PPPK Part Time atau PPPK Paruh Waktu.

Belum ada penjelasan, apakah PPPK Part Time merupakan jatah untuk para honorer yang hingga jelang akhir 2024 belum juga berstatus ASN PPPK?

Belum juga ada penjelasan apakah dengan disiapkan 1,6 juta formasi PPPK 2024 lantas pada akhir 2024 dipastikan sudah tidak ada lagi pegawai berstatus non-ASN?

Dengan asumsi banyak honorer bodong yang dicoret dari database BKN setelah dilakukan audit, sehingga jumlah honorer jauh berkurang, tidak lagi 2,3 juta.

Seperti apa penyelesaiannya jika hingga tenggat waktu penataan non-ASN Desember 2024 ternyata masih ada sisa honorer?

Info Terbaru Rancangan PP Manajemen ASN

Hingga saat ini, perumusan Rancangan PP Manajemen ASN masih berlangsung.

Rabu (10/1), MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas memimpin rapat koordinasi bersama instansi paguyuban PANRB, membahas progres penyusunan Rancangan PP Manajemen ASN.

Rapat yang juga membahas masalah pengadaan calon ASN 2024 itu dihadiri Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Plh. Kepala LAN Muhammad Taufiq, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto

Selian itu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, para staf ahli Menteri PANRB, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkup paguyuban PANRB.

“Tim Perumus RPP Manajemen ASN berdiskusi intensif terkait topik ini untuk mempercepat dan memperkuat perumusan RPP Manajemen ASN yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN,” demikian dikutip dari keterangan resmi Humas KemenPAN-RB.

Rapat kali ini fokus mengenai Percepatan Pengembangan Kompetensi ASN yang menjadi salah satu agenda transformasi dalam UU ASN dan merupakan salah satu substansi penting dalam RPP Manajemen ASN.

Keterangan Humas KemenPAN-RB sama sekali tidak menyinggung soal penataan non-ASN, dalam kaitannya dengan pengangkatan honorer jadi PPPK.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja pada kesempatan tersebut mengatakan dalam RPP Manajemen ASN akan diatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN.

Pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal, seperti penataran.

“Kini pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN,” kata Aba.

Selama ini kesempatan untuk memperoleh akses pengembangan kompetensi tidaklah merata. Pelaksanaan pengembangan kompetensi juga belum dikaitkan dengan kebutuhan ASN.

Terkadang ASN memilih untuk mengikuti diklat apapun hanya untuk menggunakan syarat minimal 20 jam pelajaran.

“Fenomena ini menyebabkan pengembangan kompetensi berjalan lambat dan ASN cenderung terjebak di zona nyaman.”

Ditekankan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

ASN bukan hanya berhak, tetapi wajib mengembangkan kompetensi.

Sekali lagi, PP Manajemen ASN masih pada tingkat perumusan. Di sisi lain, pemerintah sudah manrgetkan pelaksanaan tes CPNS 2024 dan PPPK 2024 pada Mei.

Dengan demikian, perkiraan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 sekitar Maret.

PP Manejemen ASN yang disebut-sebut mengatur pengangkatan honorer jadi PPPK belum juga terbit. Konsep PPPK Part Time yang sempat menggaung masih misteri. (sam/jpnn)

Tweet