Kemendikbud: Sekolah Bisa Pakai Dana BOS buat Beli Hand Sanitizer

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan sekolah untuk bisa menyediakan pembersih tangan atau hand sanitizer bagi peserta didik untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Pengadaan alat kebersihan itu bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Sekolah bisa menggunakan dana BOS untuk membeli hand sanitizer yang nantinya ditaruh di sekolah," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dasar dan Menengah Kemendikbud Harris Iskandar di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020.

Menurut Harris, saat ini sekolah-sekolah siap menyediakan sarana untuk mengantisipasi COVID-19 sebab dana BOS tahap satu sudah disalurkan dan mencapai 100 persen. "Hampir 100 persen, hanya tersisa 4.000 sekolah saja. Untuk tahap pertama, ada sekitar 136.000 sekolah yang akan mendapat dana BOS," kata dia.

Harris menambahkan sebanyak 4.000 sekolah yang belum dicairkan dananya dikarenakan menunggu verifikasi dan validasi. Begitu verifikasi dan validasi selesai, maka dana BOS tersebut langsung ditransfer ke rekening sekolah.

Adapun ketersediaan sarana pembersih tangan maupun cuci tangan pakai sabun dan alat pembersih sekali pakai merupakan bagian dari Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan.

Harris menjelaskan terdapat 16 poin dalam surat edaran pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Dimulai dari mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit kesehatan di perguruan tinggi, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, pendidikan dan layanan pendidikan tinggi untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki rencana atau persiapan dalam menghadapi COVID-19.

Selanjutnya, memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun dan alat pembersih sekali pakai, memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana cuci tangan pakai sabun dan pengering tangan sekali pakai kemudian melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya gagang pintu, saklar lampu, komputer, papan tik, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.

Poin berikutnya adalah memonitor absensi warga satuan pendidikan, memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan, serta tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit.

Sekolah juga diminta melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan lembaga layanan pendidikan tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar, mengalihkan tugas pendidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu, serta berkonsultasi dengan dinas pendidikan jika tingkat ketidakhadiran dianggap mengganggu.

Dalam surat edaran pun, Satuan pendidikan diminta untuk melaporkan dugaan COVID-19, memastikan makanan yang disediakan sudah dimasak sampai matang, mengingatkan warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman dan alat musik tiup. Selain itu, mengingatkan warga satuan pendidikan menghindari kontak fisik langsung, menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti berkemah, dan membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.

Terakhir, warga satuan pendidikan dan keluarga yang bepergian ke negara terjangkit COVID-19 yang dipublikasikan WHO diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke Tanah Air.

Sumber : https://nasional.tempo.co

Tweet